Wacana kebijakan rasionalisasi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, sempat menimbulkan
kekhawatiran di kalangan para PNS. Kekhawatiran tersebut muncul akibat
adanya informasi yang mengatakan bahwa ke depannya pemerintah akan
melakukan rasionalisasi bagi 1 juta PNS.
Ditemui oleh para jurnalis usai Rapat
Kerja Pemerintah dengan seluruh Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga di
Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2016,
Presiden Joko Widodo memberikan sedikit penjelasan tentang wacana
rasionalisasi PNS tersebut. Presiden mengutarakan bahwa kebijakan
tersebut dimaksudkan agar belanja pegawai kementerian atau lembaga di
APBN bisa lebih efisien. Namun demikian, Presiden menyampaikan bahwa
rasionalisasi yang dimaksud dalam wacana tersebut akan dilakukan secara
alamiah.
"Kita lakukan rasionalisasi secara
alami. Artinya, dalam setahun misalnya pensiun 120 ribu orang, nanti
pada tahun ke-5 kita hanya menerima 60 ribu orang. Nanti akan berkurang
banyak sekali," terang Presiden menjawab pertanyaan jurnalis.
Terkait dengan target rasionalisasi PNS
yang mencapai 1 juta PNS, Presiden menerangkan bahwa rasionalisasi
alamiah tersebut akan dilakukan hingga mencapai jumlah target yang
dimaksud. "Kalau itu dilakukan, nantinya suatu saat akan tercapai
(jumlah tersebut). Sehingga efisiensi belanja pegawai betul-betul bisa
kita lakukan," tambahnya.
Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa
rasionalisasi ini tidak akan dilakukan dalam jangka pendek. Selain itu,
Presiden memastikan bahwa wacana ini baru sebatas konsep di tingkat
kementerian dan belum diajukan secara resmi kepada Presiden.
"Ya tidak mungkin dalam setahun
diselesaikan. Tapi memang itu rencana dan konsep dari Menpan belum saya
terima, tetapi kira-kira arahnya seperti itu," tandas Presiden.
Sebagaimana yang telah diberitakan
sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
mengatakan, saat ini belanja pegawai mencapai 33,8 persen dari total
APBN. Artinya, sekitar Rp 720 triliun habis hanya untuk belanja pegawai.
Dengan adanya rasionalisasi ini, setidaknya negara dapat berhemat
sekitar 25% dari belanja pegawai. (PR)
Posting Komentar